Oleh Afiati HK
ASN di RSUD Suradadi Kab Tegal
Tayang di web Kominfo Kab Tegal
Terima kasih sudah memakan masker dan Sosial distance (menjaga Jarak)
Covid-19, akankah bertahan lama atau tidak, dalam hitungan bulan atau tahun, satu renja atau satu renstra, menjadi titik balik perhitungan perencanaan di tingkat nasional maupun daerah. Termin waktu pendanaan, kapan harus selesai dan pengadaan fisik maupun non fisik juga sempat didudukkan dalam posisi menyangsikan sampai kapan covid-19 akan selesai. Tapi Ahli epidemiologi belum ada yang bisa menjawab termasuk peneliti diseantero jagad.
Solusi pertama ditegakkan adalah dengan melakukan isolasi diri untuk menghasilkan _herd_ _immunity_ (14 hari) dimana kekebalan komunitas jika sebagian besar masyarakat sudah terinfeksi supaya tubuh kebal infeksi. Itu merupakan bekal ilmu dasar penyebaran penyakit hubungannya dengan imunitas tubuh sebagai alternatif utama karena covid kebal dan sampai sekarang belum ada obat yang pas untuk menerapinya. Apapun efektifitas isolasi sebenarnya belum bisa dipastikan sampai berapa persen keberhasilannya.
Saya bukan orang politik, hanya pemerhati kesehatan dan ekonomi kesehatan sesuai disiplin ilmu yang saya pelajari. Melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar kemarin dan _Work_ _From_ _Home_ yang sebenarnya diprediksikan dapat menekan angka covid, tetapi belum juga efektif menekan. Efek yang dirasakan justru banyak terdampak covid-19, seperti yang sudah disampaikan oleh para pakar ekonomi di perencanaan pusat dan daerah Kabupaten Tegal. Apakah ini berarti PSBB WFH gagal, sebab maupun faktor apa penyebab belum dilakukan penelitian lanjut hanya asumsi yang beredar belum ada kejelasan
Hal yang pasti berkaitan dengan covid-19 yaitu angka kemiskinan yang naik signifikan sesuai penelitian Pusat Jaminan Kesehatan, penyetoran hasil sektor pajak dan retribusi, target kemiskinan yang seharusnya turun menjadi naik, Inflasi yang mestinya terjadi di setiap kegiatan malah terjadi deflasi, demikian kajian ekonomi secara macro di Indonesia yang terjadi reses global. Pemerintah Pusat maupun daerah harus mengeluarkan dana yang sangat signifikan untuk bersama mengentaskan bencana non alam.
Semua dana beban anggaran ditarik untuk membantu pengentasan covid. Sampai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional diubah untuk penyesuaian covid-19 dengan Permendagri 90/2020.
Pemerintah terbenani atas Pembiayaan covid-19. Sebagaimna disebut bahwa sebelum pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, selain kelompok rumah tangga miskin (11%), dan hampir miskin/rentan (24%), laporan _World_ _Bank_ menuliskan ada sebesar 115 juta jiwa atau 45% dari populasi Indonesia merupakan kelompok _Aspiring_ _middle_ _class_ (calon kelas menengah). Kelompok ini telah terbebas dari kemiskinan namun belum sepenuhnya memiliki jaminan keamanan ekonomi, dimana kelompok ini sangat rentan untuk kembali jatuh miskin ketika ada guncangan ekonomi.
Demikian juga dengan merebaknya pemberhentian pekerja oleh perusahaan yang tidak dapat bertahan karena covid-19, dan efek ekonomi mikro lainnya maka akan sangat membahayakan kelompok rentan. Belum lagi jika sakit non covid, maka masyarakat rentan harus mengaktifkan BPJS nya yang diperkirakan senilai 30 juta termasuk sampai rawat inap non covid-19. Tentunya hal itu merupakan sebuah keniscayaan yang terprediksi terjadi. Sehingga hal ini disebut merupakan salah satu kontributor bertambahnya angka kemiskinan selain terhambatnya sektor pajak, retribusi dan rendahnya pendapatan.
Ditinjau dari indikator pemberian jaminan kesehatan, sebelum pandemi Covid-19, data SISMONEV Dewan Jaminan Sosial Nasional per Februari 2020 menunjukkan ada sebanyak 20.134.003 peserta Jaminan Kesehatan Nasional Non PBI yang menunggak membayar iuran (angka ini merupakan 22,5% dari seluruh peserta non PBI). Dimana sebanyak 4.889.910 peserta adalah pekerja swasta yang menunggak, disegmen Pekerja Penerima Upah kelompok pekerja swasta ini merupakan penyumbang terbanyak yang menunggak iuran (94%). Sebanyak 14.834.910 peserta (49%) dari kelompok PBPU (Pekerja bukan penerima upah) juga tercatat menunggak membayar iuran JKN.
Sementara setelah pandemi Covid-19, data Menakertrans per 11 April 2020 menunjukkan sebanyak 1.080.765 orang pekerja formal di rumahkan dan 160.067 di Pemutusan Hubungan Kerja. Pada pekerja sektor informal sebanyak 265.881 orang terdampak. Kondisi ini sudah pasti berpeluang meningkatkan jumlah peserta yang kehilangan perlindungan jaminan kesehatan nasional karena tidak membayar iuran JKN.
Dari semua data tersebut dapat dbayangkan seberapa besar beban pemerintah untuk menanggung beban masyarakat, baik Penerima Bantuan Iuran, _liyer_ _near_ _poor_ (kelompok rentan) maupun masyarakat terkena covid-19
Hal tersebut membuat pilihan new normal menjadi alternatif yang terpikir dapat diambil sebagai upaya penyelamatan. Semoga bukan langkah terminal untuk hembusan semangat ekonomi baru. Kabupaten Tegal telah dimulai dengan Surat Edaran Bupati Tegal 910/25/2020 20 Mei 2020 tentang pencabutan pemberhentian kegiatan bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahun 2020 yang sejalan dengan Kepmendagri 440 830/2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru produktif yang dan aman bagi Aparatur Sipil Negara 2020, untuk mengawali kondisi normal kembali berdasarkan protokolnya covid-19
Sejauh ini pemerintah mengajak masyarakat tetap menjalankan protokol corona. kendatipun melawan itu hal yang susah. Seperti kita ketahui lebaran kemarin begitu berjubel swalayan, di gerai baju sepatu, tas, baju anak, seakan covid-19 merupakan cerita saja yang menakutkan. Tetapi kembali ke budaya, masyarakat kita adalah _risk_ _taker_ (pengambil risiko) yang luar biasa. Sampai asisten saya berkata : di desa saya sekarang tetep jalan, ora ngaruh covid, dan penjual ponggol yang lewat depan rumah saya pun memaksa cipika cipiki lebaran kendati saya bohongi dengan berkata saya belum mandi, maka dia berseloroh sama saya juga belum mandi, hmm... , saya kejar : takut covid mbak dibalas dengan santai sehat lah bismillah... _Speechless_ jadinya. Begitu gambaran masyakarat kita pada umumnya, mungkin bosan dirumah terus atau dan lain lain alasannya.
Masyarakat tidak menahu seberat apa beban Dilan (pemerintah) beserta imbasnya. Demikian implikasinya tidak bisa dsalahkan begitulah masyarakat sehingga penjelasan kesehatan perlu untuk terus diberikan saudara saudara di promosi kesehatan dimanapun berada. Bagi Instansi pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus _update_ dan menjalankan setiap ada kebijakan baru yang selalu terus ada mengikuti perkembangan covid-19
Termasuk Imbas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Giliran OPD terdampak covid-19 kondisi menjadi kempis kempis, terlebih yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimana harus mengelola pendapatan sendiri. Apalagi bagi BLUD lemah atau mendekati lemah, pendapatan yang belum mampu menghadapi operasional masih harus terefokusing (terkurangi anggaran dan pendapatan) dan pengurangan pagu anggaran pemerintah daerah maupun pusat.
Bagi organisasi Rumah Sakit seperti kami yang menjadi garda depan pelayanan covid-19, harus siap menghadapi semua dampak, _refocussing_ (pengurangan anggaran) sampai dengan hal praktis kekurangan Alat Pelimdung Diri, mengelola bantuan bantuan, kekurangan obat, PCR rapid, kekosongan obat dengan efeknya komplain user, termasuk tagihan pihak ketiga, semoga bisa terselesaikan. Belum lagi dengan penetapan covid-19 sebagai penyakit akibat kerja (banyaknya petugas kesehatan yang terpapar covid dtempat kerja) semakin menambah horornya covid-19 bagi Rumah Sakit. Tidak terpikir betapa kalang kabutnya Instansi kesehatan dari Dinas Kesehatan, puskesmas sampai dengan layanan rujukan yang saat ini semua melayani pasien covid-19.
So what, jadi bagaimana guys, saudara? Tidak ada kata terserah anda. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya (QS Ar Ra'd:11). Semoga ilustrasi di atas bisa menggambarkan sedikit keadaan pemerintah dan Instansi kesehatan. Kita Turut bertanggung jawab atas keadaan Ini semua. Jalankan protokol kesehatan di setiap kegiatan, tetap jaga Jarak ( _social_ _distance_ ), tetap pakai masker ramaikan yang sudah pada produksi, cintai produk dalam daerah dengan pakai masker. Monggo sareng sareng bebrayan komitmen bersama hadapi covid-19.
